Manohara Digugat KBRI Malaysia Terkait Tuduhan Suap

Keterangan KBRI ini disampaikan diplomat yang menangani bidang penerangan sosial dan budaya di KBRI Kuala Lumpur, Widyarka Ryananta. Ia akan mengajukan gugatan jika para penuduh tidak meminta maaf.

Berikut adalah versi KBRI seputar upanya membantu Manohara. Pada 14 Maret 2009, Duta Besar RI Malaysia ditemui oleh Daisy Fajarina di Bogor. Daisy menyampaikan masalah yang menimpa Manohara.

Dubes Da'i Bachtiar menyarankan Daisy untuk melaporkan ke Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Dubes pun menghubungi Kabareskrim Polri agar dapat menerima Daisy.

Pada 19 Maret 2009, Daisy bermaksud menemui Manohara di Malaysia, namun yang bersangkutan dicekal oleh pihak Imigrasi Malaysia di Kuala Lumpur International Airport. Dubes memberikan arahan kepada Senior Liaison Officer (SLO) Polri KBRI untuk memfasilitasi, mengurus, dan mengantar Daisy hingga menaiki pesawat untuk kembali ke Jakarta.

Dubes juga memberikan arahan kepada Fungsi Konsuler untuk melakukan pendekatan kepada Kesultanan Kelantan, agar Dubes bisa menemui Sultan Kelantan. Lewat telepon, Kesultanan Kelantan menyampaikan bahwa Sultan sibuk dan menyarankan agar KBRI mengirimkan surat permintaan resmi.

Pada 27 Maret 2009 KBRI Kuala Lumpur menerima faksimil dari Direktorat Perlindungan Warganegara Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Deplu, yang meneruskan surat pengaduan Ibu Daisy. Laporan ini digunakan sebagai referensi oleh KBRI Kuala Lumpur.

Pada 2 April 200p dua utusan Kantor Pengacara OC Kaligis datang ke Kuala Lumpur dan bertemu dengan Dubes, didampingi oleh Ketua Satgas Pelayanan dan Perlindungan WNI (PPWNI) KBRI Kuala Lumpur dan SLO Polri.

Pada 6 April 2009 Fungsi Konsuler KBRI menyampaikan surat resmi kepada Kesultanan Kelantan, mengenai permintaan Dubs bertemu Sultan Kelantan serta menanyakan kondisi Manohara.

Pada 8 April 2009 Kesultanan Kelantan menjelaskan Manohara baik-baik saja. Pada 9 April 2009 KBRI menerima faksimil dari Direktorat PWNI dan BHI, Deplu, yang meneruskan surat Kaligis kepada Menlu mengenai bantuan perlindungan terhadap Manohara.

Kasus cekal

Pada 16 April 2009 Dubes ta mengirimkan first person note kepada Menlu Malaysia, untuk meminta klarifikasi mengenai tidak diperkenankannya Daisy bertemu Manohara serta pencekalan. Surat belum dijawab secara resmi oleh Menlu Malaysia sampai sekarang.

Pada 23-24 April 2009 Menlu Malaysia Datuk Anifah Bin Hj Aman berada di Jakarta, lalu menjelaskan bahwa pencekalan terhadap Daisy telah dicabut. Tapi Daisy keberatan datang ke Malaysia dengan alasan trauma. Ia ingin bertemu Manohara di negara yang netral.

Dalam konferensi pers di Jakarta, PM Malaysia Najib Tun Razak menyampaikan bahwa Daisy tidak dilarang masuk ke Malaysia.

Pada 3 Mei 2009 Presiden menghubungi Dubes melalui telepon. Pada 6 Mei 2009, Dubes didampingi Wakil Kepala Perwakilan dan Ketua Satgas PPWNI menerima 3 utusan Kesultanan Kelantan yang dipimpin oleh Engku Rajhan Bin Engku Ismail, Sekretaris Khusus Kesultanan.

Dubes menegaskan kembali dua permintaan. Pertama agar dibuka kembali komunikasi antara Daisy dan Manohara. Kedua pejabat KBRI dapat menemui langsung Manohara dan memastikan bahwa kondisi yang bersangkutan memang baik-baik saja/

Kesultanan Kelantan membolehkan KBRI datang ke Kelantan, namun tidak diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan Manohara. Dubes keberatan.

Pada 14 Mei 200 saat menunggu kedatangan PM Malaysia di Bandara Sam Ratulangi Manado, Dubes berbicara dengan Dubes Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Moh Zain. Ia minta jaminan dari PM Malaysia agar polisi Malaysia tidak menangkap Daisy jika yang bersangkutan kembali ke Malaysia. Tapi diinformasikan pula bahwa Sultan Kelantan sakit dan ini mengganggu penyelesaian Manohara. Daisy ngotot minta bertemu Manohara di negara netral.

Klarifikasi
Dalam hal adanya kekecewaan dari setiap WNI atas pelayanan, KBRI dapat menerimanya. Tapi terhadap ucapan Manohara di media bahwa KBRI menerima suap dari Kesultanan Kelantan, KBRI menyampaikan klarifikasi.

Jika memang penyuapan tersebut benar-benar diakui adanya oleh Manohara dan didukung fakta-fakta yang cukup, maka perlu ada tindak penyelidikan. Bila ucapan ini dikeluarkan tanpa disadari, yang bersangkutan perlu memberikan penjelasan kepada publik dan sekaligus rminta maaf.

"Bila hal tersebut tidak ditanggapi, KBRI Kuala Lumpur melakukan somasi. Sebab KBRI adalah lembaga resmi Pemerintah/Negara yang patut dihargai oleh siapa pun. Jalur hukum akan ditempuh oleh KBRO," demikian KBRI.

Apabila Manohara akan menempuh proses hukum terhadap Kesultanan Kelantan, KBRI Kuala Lumpur akan membantu untuk memfasilitasi proses selanjutnya.